Panduan Lengkap: Cara Request Faktur Pajak yang Benar

Mendapatkan faktur pajak yang benar adalah langkah krusial bagi setiap pelaku bisnis di Indonesia. Faktur pajak bukan sekadar bukti transaksi, melainkan dokumen legal yang menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan (PPn Masukan) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, proses request atau permintaan faktur pajak terkadang menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Apakah Anda pernah merasa kesulitan menentukan kapan dan bagaimana sebaiknya mengajukan permintaan faktur pajak? Artikel ini akan menjadi panduan terlengkap Anda, menjawab semua keraguan, dan membekali Anda dengan pengetahuan mendalam mengenai cara request faktur pajak yang benar, mulai dari konsep dasar hingga tips praktis yang jarang dibahas.

Memahami seluk-beluk permintaan faktur pajak akan meminimalkan risiko kesalahan administrasi, menghindari denda, dan memastikan kepatuhan pajak Anda. Artikel ini dirancang untuk memberikan Anda pemahaman yang komprehensif, memastikan Anda tidak hanya tahu cara meminta, tetapi juga memahami mengapa permintaan tersebut penting dan bagaimana melakukannya secara efisien. Bersiaplah untuk menyerap informasi berharga yang akan menyederhanakan proses perpajakan bisnis Anda.

Pentingnya Faktur Pajak dalam Transaksi Bisnis

Faktur pajak adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Fungsi utamanya adalah sebagai bukti pemungutan PPN oleh PKP Penjual kepada PKP Pembeli. Bagi PKP Pembeli, faktur pajak berfungsi sebagai bukti sah untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan atas perolehan BKP/JKP tersebut. Pengkreditan ini sangat penting karena dapat mengurangi jumlah PPN terutang yang harus disetor ke negara.

Tanpa faktur pajak yang sah, PKP Pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan. Konsekuensinya, PPN Masukan tersebut akan menjadi biaya yang tidak dapat dikurangkan, sehingga meningkatkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berujung pada sanksi administrasi, seperti denda dan bunga, baik bagi PKP Penjual maupun PKP Pembeli. Oleh karena itu, memastikan keabsahan dan kebenaran faktur pajak menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi bisnis yang melibatkan PPN.

Peran Faktur Pajak bagi PKP Penjual

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai penjual, penerbitan faktur pajak adalah kewajiban. Faktur pajak menjadi bukti bahwa PKP Penjual telah memungut PPN dari pembeli. Uang PPN yang dipungut ini kemudian wajib disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Proses penerbitan faktur pajak yang tepat waktu dan akurat juga mendukung kelancaran pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP Penjual.

Selain kewajiban, penerbitan faktur pajak juga mencerminkan profesionalisme dan kepatuhan bisnis. PKP yang secara konsisten menerbitkan faktur pajak yang benar akan membangun citra positif di mata pelanggan dan otoritas pajak. Hal ini juga penting untuk menghindari potensi pemeriksaan pajak yang bisa memakan waktu dan biaya.

Peran Faktur Pajak bagi PKP Pembeli

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai pembeli, faktur pajak adalah alat vital untuk mengelola kewajiban PPN. Dengan memiliki faktur pajak yang sah dan sesuai, PKP Pembeli dapat mengkreditkan PPN Masukan yang telah dibayarkan kepada PKP Penjual. Pengkreditan ini akan mengurangi jumlah PPN Keluaran yang harus disetor, sehingga secara efektif menekan biaya operasional bisnis.

Ketiadaan faktur pajak yang sah dapat menyebabkan PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yang berarti biaya PPN akan menjadi beban perusahaan. Hal ini tentu saja merugikan posisi keuangan bisnis. Oleh karena itu, PKP Pembeli harus memastikan setiap faktur pajak yang diterima adalah sah, lengkap, dan sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Kapan Sebaiknya Melakukan Request Faktur Pajak?

Pertanyaan mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan request faktur pajak seringkali menjadi titik kebingungan. Secara umum, faktur pajak harus diterbitkan pada saat:

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dilakukan.

• Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.

• Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP/JKP, maka faktur pajak diterbitkan pada saat penerimaan pembayaran.

Namun, dalam praktik bisnis, terkadang ada situasi yang memerlukan permintaan faktur pajak secara spesifik atau klarifikasi. Ini bisa terjadi ketika:

Transaksi yang Belum Diterbitkan Faktur Pajak Secara Otomatis

Pada beberapa sistem transaksi elektronik atau pembayaran digital, faktur pajak mungkin tidak langsung diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan transaksi. Dalam kasus seperti ini, PKP Pembeli perlu proaktif melakukan request kepada PKP Penjual untuk menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang telah terjadi. Ini penting untuk memastikan tidak ada PPN Masukan yang terlewatkan dari hak pengkreditan.

Contohnya adalah pembelian barang atau jasa melalui platform marketplace atau penyedia layanan daring. Meskipun sistem pembayaran terintegrasi, penerbitan faktur pajak seringkali memerlukan permintaan terpisah dari pembeli. Penting untuk segera melakukan permintaan ini setelah transaksi untuk menghindari lupa atau terlewatnya batas waktu pelaporan.

Koreksi atau Perubahan Data pada Faktur Pajak

Kesalahan penulisan nama, NPWP, alamat, atau bahkan jumlah PPN pada faktur pajak yang sudah diterbitkan adalah hal yang mungkin terjadi. Jika terjadi kesalahan seperti ini, PKP Pembeli tidak dapat langsung mengkreditkan faktur pajak tersebut. PKP Pembeli perlu meminta PKP Penjual untuk melakukan pembetulan atau menerbitkan faktur pajak pengganti.

Proses pembetulan atau penggantian faktur pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PKP Penjual akan menerbitkan faktur pajak pengganti yang mencantumkan data yang benar, sementara faktur pajak yang salah akan dibatalkan. Penting untuk segera mengkomunikasikan kesalahan ini kepada PKP Penjual agar koreksi dapat dilakukan secepatnya.

Pembelian dari PKP yang Belum Teridentifikasi

Terkadang, dalam transaksi bisnis, Anda mungkin melakukan pembelian dari rekanan yang status PKP-nya belum jelas atau baru Anda ketahui setelah transaksi. Jika Anda yakin bahwa rekanan tersebut seharusnya sudah berstatus PKP dan berhak menerbitkan faktur pajak, maka Anda berhak meminta faktur pajak atas transaksi tersebut. Permintaan ini harus didasari oleh keyakinan bahwa transaksi tersebut memang objek PPN dan rekanan Anda adalah PKP.

Namun, perlu diingat bahwa permintaan faktur pajak harus selalu disertai dengan bukti transaksi yang sah. PKP Penjual memiliki hak untuk menolak menerbitkan faktur pajak jika tidak ada bukti transaksi atau jika transaksi tersebut memang bukan objek PPN. Komunikasi yang baik dan jelas dengan rekanan bisnis akan sangat membantu dalam menghindari kesalahpahaman.

Cara Request Faktur Pajak yang Benar: Langkah demi Langkah

Proses request faktur pajak pada dasarnya melibatkan komunikasi yang efektif antara pembeli dan penjual. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan permintaan faktur pajak secara benar dan efisien:

1. Persiapan Data Transaksi yang Lengkap

Sebelum mengajukan permintaan, pastikan Anda memiliki semua data transaksi yang diperlukan. Data ini meliputi:

• Nomor referensi transaksi (misalnya, nomor invoice, nomor pesanan).

• Tanggal transaksi.

• Nama dan NPWP pembeli (jika Anda pembeli).

• Rincian barang atau jasa yang dibeli.

• Nilai total transaksi sebelum PPN dan PPN-nya.

• Informasi kontak PKP Penjual (nama, nomor telepon, alamat email).

Semakin lengkap data yang Anda siapkan, semakin mudah dan cepat proses permintaan Anda akan diproses oleh PKP Penjual. Persiapan ini juga menunjukkan keseriusan dan profesionalisme Anda sebagai pembeli.

2. Komunikasi dengan PKP Penjual

Cara paling umum dan efektif untuk melakukan request faktur pajak adalah melalui komunikasi langsung dengan PKP Penjual. Pilih metode komunikasi yang paling nyaman dan tercatat, seperti:

• Email: Ini adalah metode yang paling direkomendasikan karena memberikan bukti tertulis yang jelas. Tulis subjek email yang spesifik, misalnya "Permohonan Faktur Pajak - Invoice No. [Nomor Invoice]".

• Telepon: Gunakan telepon untuk konfirmasi awal atau jika Anda memiliki hubungan bisnis yang sudah terjalin baik. Namun, selalu minta konfirmasi tertulis melalui email setelahnya.

• Pesan Langsung (jika ada platform): Beberapa platform e-commerce atau sistem CRM memiliki fitur pesan langsung.

Dalam komunikasi tersebut, sampaikan dengan jelas bahwa Anda memerlukan faktur pajak atas transaksi yang telah terjadi, sertakan detail transaksi yang sudah Anda siapkan, dan sebutkan NPWP Anda (jika Anda pembeli). Jelaskan juga apakah ada data yang perlu dikoreksi jika faktur pajak sudah sempat diterbitkan namun keliru.

3. Verifikasi Data Faktur Pajak yang Diterima

Setelah PKP Penjual menerbitkan faktur pajak, jangan lupa untuk melakukan verifikasi. Periksa kembali semua data yang tertera pada faktur pajak, seperti:

• Nama dan NPWP PKP Penjual.

• Nama dan NPWP PKP Pembeli.

• Tanggal penerbitan faktur pajak.

• Kode dan nomor seri faktur pajak.

• Jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

• Jumlah PPN yang dipungut.

• Rincian barang/jasa yang sesuai dengan pesanan Anda.

Pastikan semua data akurat dan sesuai dengan transaksi yang Anda lakukan. Jika ada ketidaksesuaian, segera komunikasikan kembali dengan PKP Penjual untuk meminta pembetulan atau faktur pajak pengganti.

4. Pengarsipan Faktur Pajak

Faktur pajak yang sudah Anda terima harus diarsipkan dengan baik. Ini penting untuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN, pemeriksaan pajak, dan audit internal. Simpan faktur pajak dalam bentuk elektronik maupun fisik (jika diperlukan) di tempat yang aman dan mudah diakses.

Pengarsipan yang rapi akan memudahkan Anda dalam melakukan rekonsiliasi data keuangan dan pajak. Ini juga membantu Anda untuk melacak riwayat transaksi dan kewajiban pajak yang telah terpenuhi.

Jenis-jenis Faktur Pajak dan Relevansinya dengan Request

Memahami jenis-jenis faktur pajak akan membantu Anda dalam melakukan request yang tepat sasaran. Ada beberapa jenis faktur pajak yang perlu Anda ketahui:

Faktur Pajak Standar

Ini adalah jenis faktur pajak yang paling umum diterbitkan. Faktur pajak standar diterbitkan oleh PKP Penjual kepada PKP Pembeli atas penyerahan BKP/JKP. Jika Anda melakukan transaksi B2B (Business-to-Business) yang objek PPN, maka Anda berhak meminta faktur pajak standar.

Saat melakukan request, pastikan Anda sudah menginformasikan status Anda sebagai PKP dan memberikan NPWP Anda agar faktur pajak dapat diterbitkan dengan benar atas nama perusahaan Anda.

Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan diterbitkan oleh PKP Penjual untuk menggabungkan seluruh penyerahan BKP/JKP yang terjadi dalam satu masa pajak kepada satu pembeli yang sama. Faktur pajak gabungan diterbitkan paling lambat pada akhir masa pajak.

Jika Anda melakukan beberapa transaksi kecil dengan satu rekanan dalam satu bulan, Anda bisa mempertimbangkan untuk meminta faktur pajak gabungan di akhir bulan. Ini dapat menyederhanakan proses administrasi Anda dibandingkan menerima banyak faktur pajak terpisah.

Faktur Pajak Pengganti

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, faktur pajak pengganti diterbitkan jika terdapat kesalahan pada faktur pajak yang sudah diterbitkan sebelumnya. PKP Penjual akan menerbitkan faktur pajak pengganti yang mencantumkan data yang benar, sedangkan faktur pajak yang salah dinyatakan tidak berlaku.

Proses request faktur pajak pengganti harus disertai dengan penjelasan mengenai kesalahan pada faktur pajak sebelumnya. Pastikan Anda segera mengkomunikasikan kesalahan tersebut kepada PKP Penjual.

Faktur Pajak Atas Pemungutan PPN oleh Bendaharawan

Dalam transaksi dengan instansi pemerintah atau bendaharawan negara, PPN biasanya dipungut oleh bendaharawan tersebut. PKP Penjual akan menerima bukti pemungutan PPN yang berfungsi sebagai faktur pajak. Dalam konteks ini, Anda sebagai PKP Penjual tidak perlu melakukan request, melainkan akan menerima bukti pemungutan yang diterbitkan oleh bendaharawan.

Namun, jika Anda adalah instansi pemerintah yang melakukan pembelian dan membutuhkan bukti PPN Masukan, Anda akan menerima bukti pemungutan yang diterbitkan oleh bendaharawan. Pastikan bukti tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan.

Tantangan Umum dalam Request Faktur Pajak dan Solusinya

Meskipun prosesnya terlihat sederhana, terkadang ada saja tantangan yang muncul saat melakukan request faktur pajak. Berikut adalah beberapa tantangan umum beserta solusinya:

PKP Penjual Menolak Menerbitkan Faktur Pajak

Tantangan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti PKP Penjual lupa, tidak memahami kewajibannya, atau bahkan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Jika Anda yakin berhak mendapatkan faktur pajak dan transaksi tersebut adalah objek PPN, Anda bisa:

• Berikan Penjelasan yang Jelas: Ingatkan PKP Penjual mengenai kewajiban mereka sebagai PKP dan manfaat faktur pajak bagi kedua belah pihak.

• Tunjukkan Bukti Transaksi: Sediakan bukti pembayaran dan detail transaksi yang kuat.

• Sebutkan Konsekuensi Pajak: Jelaskan bahwa penolakan penerbitan faktur pajak dapat merugikan PKP Pembeli dalam hal pengkreditan PPN Masukan.

• Laporkan ke Otoritas Pajak (jika perlu): Jika PKP Penjual tetap menolak tanpa alasan yang sah, Anda bisa mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk pengawasan.

Kesulitan Menemukan Informasi Kontak PKP Penjual

Dalam beberapa kasus, terutama jika Anda bertransaksi dengan pihak yang baru dikenal atau melalui perantara, menemukan kontak yang tepat untuk request faktur pajak bisa menjadi sulit. Solusinya adalah:

• Periksa Dokumen Transaksi: Biasanya, informasi kontak seperti email atau nomor telepon tertera pada invoice, nota, atau surat penawaran.

• Gunakan Platform Transaksi: Jika transaksi dilakukan melalui platform online, manfaatkan fitur pesan atau dukungan pelanggan yang disediakan platform tersebut.

• Cari Informasi Publik: Jika rekanan Anda adalah badan usaha, Anda bisa mencoba mencari informasi kontak melalui website resmi mereka atau database publik.

Proses yang Memakan Waktu Lama

Ada kalanya PKP Penjual lambat dalam merespons permintaan faktur pajak. Hal ini bisa mengganggu kelancaran pelaporan pajak Anda. Untuk mengatasi ini:

• Tetapkan Batas Waktu: Saat mengajukan permintaan, sebutkan batas waktu yang Anda butuhkan, misalnya "Mohon dapat diterbitkan faktur pajak sebelum tanggal [tanggal tertentu]".

• Gunakan Komunikasi Tertulis: Email atau surat permintaan memberikan jejak waktu yang jelas, sehingga memudahkan Anda untuk menindaklanjuti jika respons tertunda.

• Bangun Hubungan Baik: Menjalin hubungan yang baik dengan rekanan bisnis dapat memperlancar komunikasi dan responsivitas.

Tips Tambahan untuk Request Faktur Pajak yang Efisien

Selain langkah-langkah dasar, ada beberapa tips tambahan yang dapat membuat proses request faktur pajak Anda menjadi lebih efisien dan bebas masalah:

1. Jadikan Permintaan Faktur Pajak sebagai Bagian dari SOP Bisnis Anda

Tetapkan prosedur standar operasional (SOP) di perusahaan Anda mengenai permintaan faktur pajak. Ini bisa mencakup kapan harus meminta, kepada siapa harus meminta, data apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengarsipkannya. SOP yang jelas akan memastikan konsistensi dan mengurangi kesalahan.

Pastikan semua staf yang terlibat dalam proses pembelian atau keuangan memahami SOP ini. Pelatihan rutin dapat membantu menjaga pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP.

2. Gunakan Sistem Otomatisasi Jika Memungkinkan

Jika Anda sering melakukan transaksi dengan rekanan tertentu, pertimbangkan untuk menggunakan sistem atau platform yang memungkinkan otomatisasi permintaan faktur pajak. Beberapa software akuntansi atau ERP memiliki fitur integrasi yang dapat mempermudah proses ini.

Otomatisasi tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia. Anda bisa mengatur agar sistem secara otomatis mengirimkan permintaan faktur pajak setelah transaksi terkonfirmasi.

3. Pahami Aturan Terbaru Mengenai Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Saat ini, faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah standar yang berlaku di Indonesia. Pastikan Anda memahami cara kerja e-Faktur, termasuk proses validasi dan pelaporannya. PKP Penjual wajib menerbitkan e-Faktur melalui sistem DJP.

Sebagai pembeli, Anda akan menerima e-Faktur dalam format PDF yang dilengkapi dengan QR Code. Anda dapat memverifikasi keabsahan e-Faktur tersebut melalui aplikasi e-Nofa DJP atau fitur verifikasi yang tersedia di situs DJP. Pahami proses verifikasi ini agar Anda hanya mengkreditkan faktur pajak yang sah.

4. Lakukan Rekonsiliasi Berkala

Lakukan rekonsiliasi data faktur pajak yang Anda terima dengan data transaksi dan pelaporan SPT Masa PPN Anda secara berkala. Ini membantu mendeteksi adanya selisih atau faktur pajak yang belum diterima maupun yang tidak valid.

Rekonsiliasi yang rutin akan meminimalkan risiko temuan saat pemeriksaan pajak dan memastikan kepatuhan Anda terjaga setiap saat. Gunakan data dari laporan keuangan dan SPT Anda sebagai acuan.

Advanced/Expert Section: Strategi Pengelolaan Faktur Pajak untuk Efisiensi Maksimal

Bagi bisnis yang memiliki volume transaksi tinggi, pengelolaan faktur pajak bisa menjadi tugas yang kompleks. Berikut adalah beberapa strategi tingkat lanjut untuk memaksimalkan efisiensi:

Implementasi Sistem Manajemen Dokumen Terintegrasi

Pertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen (DMS) yang terintegrasi dengan sistem akuntansi atau ERP Anda. DMS dapat membantu mengelola seluruh siklus hidup faktur pajak, mulai dari permintaan, penerimaan, verifikasi, pengarsipan, hingga pelaporan.

Dengan DMS, Anda dapat mengatur alur kerja persetujuan, otomatisasi pengingat, pencarian dokumen yang cepat, dan pelacakan status setiap faktur pajak. Ini sangat membantu dalam mengelola ratusan atau ribuan faktur pajak setiap bulannya.

Penggunaan Analitik Data untuk Identifikasi Potensi Risiko

Manfaatkan data faktur pajak yang Anda miliki untuk melakukan analisis. Anda dapat mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi memiliki risiko, seperti:

• Pembelian dari PKP yang frekuensi penerbitan faktur pajaknya tidak wajar.

• Transaksi dengan nilai yang sangat besar tanpa adanya bukti pendukung yang memadai.

• Faktur pajak yang diterbitkan dengan jeda waktu yang sangat lama dari tanggal transaksi.

Analitik data ini dapat membantu Anda mengambil tindakan pencegahan dini sebelum masalah pajak timbul. Anda bisa menggunakan tools BI (Business Intelligence) untuk visualisasi data yang lebih mudah dipahami.

Strategi Audit Internal Terhadap Faktur Pajak Masukan

Lakukan audit internal secara berkala terhadap faktur pajak masukan yang telah Anda kumpulkan. Audit ini mencakup pemeriksaan kelengkapan data, keabsahan e-Faktur melalui sistem DJP, kesesuaian dengan transaksi yang mendasarinya, dan kepatuhan terhadap ketentuan PPN lainnya.

Audit internal yang proaktif dapat mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian sebelum diperiksa oleh otoritas pajak, sehingga Anda dapat melakukan koreksi dan menghindari sanksi. Libatkan tim internal atau pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit ini.

Memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan faktur pajak, termasuk strategi tingkat lanjut, akan memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis Anda. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang efisiensi operasional dan pengelolaan risiko yang cerdas.

Rekomendasi Layanan

Dalam menjalankan bisnis yang efisien dan patuh pajak, memiliki infrastruktur digital yang kuat adalah kunci. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan website profesional untuk mendukung operasional bisnis Anda, termasuk kemudahan dalam proses administrasi dan komunikasi, KerjaKode menyediakan layanan pembuatan website berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kunjungi https://kerjakode.com/jasa-pembuatan-website untuk konsultasi gratis dan temukan solusi terbaik untuk kebutuhan digital Anda.

Kesimpulan

Memahami dan melaksanakan prosedur request faktur pajak yang benar adalah esensial bagi setiap pelaku bisnis di Indonesia. Faktur pajak bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan elemen krusial dalam mekanisme pemungutan dan pengkreditan PPN yang berdampak langsung pada kesehatan finansial perusahaan. Dengan mengikuti panduan lengkap ini, Anda kini dibekali pengetahuan untuk melakukan permintaan faktur pajak secara efektif, memastikan semua data akurat, dan mengarsipkannya dengan baik untuk kepatuhan pajak jangka panjang.

Jangan tunda lagi untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Mulailah dengan meninjau kembali proses bisnis Anda saat ini, identifikasi area yang perlu diperbaiki, dan segera komunikasikan kebutuhan faktur pajak Anda kepada rekanan bisnis. Dengan proaktivitas dan pemahaman yang tepat, proses perpajakan Anda akan menjadi lebih lancar, efisien, dan bebas dari potensi masalah yang merugikan. Selamat mengelola kewajiban pajak Anda dengan cerdas!

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Request Faktur Pajak

Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait dengan permintaan faktur pajak:

1. Apakah saya wajib meminta faktur pajak jika membeli dari pedagang kecil yang tidak memiliki NPWP?

Jika Anda membeli barang atau jasa dari pedagang kecil yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak memiliki NPWP, Anda tidak dapat meminta faktur pajak. Faktur pajak hanya diterbitkan oleh PKP kepada pembeli yang juga PKP atau kepada pembeli yang membutuhkan bukti transaksi yang sah. Transaksi dengan non-PKP biasanya tidak dikenakan PPN, sehingga tidak memerlukan faktur pajak.

2. Kapan batas waktu maksimal untuk request faktur pajak setelah transaksi terjadi?

Secara umum, faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan BKP/JKP atau penerimaan pembayaran. Namun, jika ada kebutuhan untuk meminta faktur pajak setelah transaksi, sebaiknya lakukan permintaan sesegera mungkin. Idealnya, permintaan dilakukan dalam jangka waktu yang sama dengan masa pajak terjadinya transaksi atau sebelum pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh PKP Penjual. Keterlambatan permintaan dapat menyulitkan PKP Penjual untuk menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan.

3. Apa yang terjadi jika saya tidak mengkreditkan PPN Masukan dari faktur pajak yang seharusnya saya terima?

Jika Anda tidak mengkreditkan PPN Masukan yang seharusnya dapat Anda kreditkan (karena Anda adalah PKP dan memiliki faktur pajak yang sah), maka PPN Masukan tersebut akan menjadi beban biaya perusahaan Anda. Ini berarti jumlah PPN terutang Anda tidak berkurang seoptimal mungkin, sehingga meningkatkan total kewajiban pajak perusahaan. Anda kehilangan kesempatan untuk mengurangi beban pajak secara legal.

4. Bisakah saya meminta faktur pajak dengan NPWP pribadi jika saya adalah pemilik tunggal usaha?

Jika usaha Anda berbentuk badan hukum (misalnya PT, CV) yang memiliki NPWP badan, maka faktur pajak harus diterbitkan atas nama NPWP badan tersebut, bukan NPWP pribadi pemilik. Namun, jika usaha Anda adalah usaha perseorangan dan Anda menggunakan NPWP pribadi Anda untuk keperluan bisnis, maka faktur pajak bisa diterbitkan atas nama NPWP pribadi Anda. Pastikan NPWP yang digunakan adalah NPWP yang terdaftar untuk kegiatan usaha Anda.

5. Bagaimana cara memverifikasi keaslian e-Faktur yang saya terima?

Untuk memverifikasi keaslian e-Faktur, Anda dapat menggunakan fitur verifikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Biasanya, e-Faktur dalam format PDF memiliki QR Code yang dapat Anda pindai menggunakan aplikasi e-Nofa DJP atau melalui fitur verifikasi di situs web DJP. Dengan memindai QR Code tersebut, Anda dapat melihat status validitas e-Faktur, termasuk apakah faktur tersebut sudah terdaftar dan tervalidasi oleh DJP.

6. Apakah ada batasan jumlah transaksi untuk menerbitkan faktur pajak gabungan?

Tidak ada batasan jumlah transaksi spesifik yang diatur untuk penerbitan faktur pajak gabungan. Yang terpenting adalah seluruh penyerahan BKP/JKP yang terjadi dalam satu masa pajak kepada satu pembeli yang sama dapat digabungkan dalam satu faktur pajak gabungan. PKP Penjual memiliki kewenangan untuk menerbitkan faktur pajak gabungan asalkan memenuhi ketentuan waktu penerbitan, yaitu paling lambat pada akhir masa pajak.